Yuk Jadi Pegawai Negeri Sipil !

Juni, Deadline Usulan Kebutuhan CPNS

2012-01-31T20:28:00.000-08:00

Kabar adanya rekrutmen CPNS baru untuk formasi tertentu tahun ini kian santer. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) memberi tenggat waktu atau deadline bagi pemerintah daerah atau pusat untuk melaporkan usulan kebutuhan CPNS baru hingga Juni mendatang.

Rekrutmen CPNS untuk formasi tertentu ini meliputi tenaga pendidik, tenaga medis, dan tenaga mendesak lainnya. Diantaranya adalah sipir atau penjaga lapas (lembaga pemayarakatan). Wakil Men-PAN dan RB Eko Prasodjo kemarin (30/1) mengatakan pihaknya optimis daerah bisa melengkapi berbagai dokumen persyaratan pengajuan kebutuhan CPNS baru yang sudah ditetapkan.

"Kita optimis. Asalkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti bisa mengejar target usulan ini," tandasnya.

Guru besar Universitas Indonesia (UI) itu menjelaskan, beragamnya jenis kelengkapan dokumen yang harus dilaporkan ke Kemen PAN dan RB semata-mata untuk memetakan kebutuhan riil PNS sebenar-benarnya. Ketentuan ini juga diberlakukan karena pemerintah sedang menggulirkan motarorium pengangkatan CPNS baru.

Eko mengingatkan, bagi daerah yang aslinya tidak membutuhkan CPNS baru, jangan coba-coba untuk melayangkan usulan pengadaan CPNS lagi. Laporan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan proyeksi PNS selama lima tahun, yang menjadi salah satu persyaratan usulan CPNS baru, bisa menjadi indikator jika instansi daerah atau pusat memang benar-benar membutuhkan CPNS baru atau tidak.

Eko menerangkan, setelah deadline penyetoran usulan kebutuhan CPNS baru ini ditutup, tahap selanjutnya adalah verifikasi. Tahap ini diperkirakan membutuhkan waktu dua hingga tiga bulan.

Sehinnga, jika proses ini berjalan lancar maka seleksi CPNS baru tahun ini digelar sekitar pertengahan semester II. "Kita belum bisa menetapkan kapan pasti agenda seleksi ini," jelas Eko. Dia berharap, saat ini seluruh instansi daerah fokus untuk melengkapi beberapa dokumen sebagai persyaratan dikabulkannya permohonan jatah CPNS baru.

Dari data usulan permohonan CPNS baru di tingkat pusat per 20 Januari menunjukkan, seluruh instansi sudah mengajukan permohonan. Total ada 48 instansi. Tetapi, semua usulan masih itu belum ada yang komplit.

Rata-rata, instansi di pusat baru melaporkan form perhitungan kebutuhan PNS dan usulan formasi yang mendesak. Sebaliknya, seluruh instansi tadi rata-rata belum melayangkan laporan redistribusi pegawai dan laporan proyeksi kebutuhan PNS lima tahun.

Sementara itu untuk level pemerintah daerah, baik itu pemprov, pemkab, dan pemkot, seluruhnya juga sudah mengusulkan kebutuhan CPNS baru. Total ada 468 instansi.

Sayangnya, seluruh instansi di daerah ini hanya mengirimkan laporan form perhitungan kebutuhan PNS saja. Untuk laporan lainnya, masih banyak yang bolong-bolong. Khususnya untuk laporan redistribusi pegawai, seluruh instansi di daerah belum melayangkan laporannya.

Pihak Kemen PAN dan RB masih belum melakukan analisis mendalam kenapa sampai banyak instansi yang belum melaporkan laporan redistribusi pegawai. Padahal, salah satu syarat bagi instansi yang mendapatkan jatah CPNS baru adalah redistribusi postur sebaran aparatur sipil (PNS) yang gendut di daerah tertentu. Seperti di pulau Jawa.

Upaya ini bisa lintas kantor tetapi masih dalam satu kabupaten atau kota. Lintas kabupaten atau kota tetapi masih dalam satu provinsi. Hingga lintas provinsi. Redistribusi pegawai ini merupakan upaya untuk mengatasi kepadatan sekaligus kekurangan tenaga PNS di daerah teretntu.

Men-PAN dan RB Azwar Abubakar saat pembukaan analisis jabatan (Anjab) dan beban kerja (ABK) di Aceh kemarin (30/1) mengatakan, pimpinan daerah harus memimpin langsung penyusunan laporan Anjab dan ABK. "Sebelum selesai menghitung jumlah kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan, instansi pemerintah tidak akan diberikan tambahan formasi PNS," ujarnya seperti dilansir Humas Kemen PAN dan RB.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyambut baik adanya kepastian penambahan formasi tenaga pendidik atau guru tahun ini. Di sela rapat kerja dengan Komisi X DPR kemarin (30/1), Nuh mengatakan tetap akan memperioritaskan pengangkatan tenaga honorer kategori I dulu. Meskipun dalam prakteknya nanti, rekturmen CPNS baru ini berbeda dengan pengangatakan langsung tenaga honorer kategori I.

Menteri asal Surabaya itu mencoba memberikan gambaran. Jika ada dua peserta seleksi CPNS baru formasi guru, yang satu berstatus tenaga honorer kategori I dan satunya lagi pelamar umum sama-sama mendapatkan nilai 100, maka yang diangkat adalah tenaga honorer.

Dengan cara ini, urusan pengangkatan tenaga honorer tidak semakin pelik. "Saya tidak hafal berapa persis kebutuhan guru di seluruh jenjang pendidikan," ujar dia. Dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS baru ini, juga terbuka bagi tenaga honorer yang tidak sabar menunggu ditekennya RPP pengangkatan tenaga honorer.

Senada dengan Kemendikbud, Kemenkum dan HAM juga memberikan respon positif atas adanya rekrutmen baru CPNS, khususnya bagi sipir Lapas dan Rutan. Seperti diketahui KemenPAN dan RB memprioritaskan formasi tenaga medis, guru dan sipir dalam rekrutmen tahun ini.

Humas Ditjen Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Akbar Hadi Prabowo mengakui jumlah tenaga pengamanan di seluruh lapas dan rutan, masih minim. Jumlah petugas lapas dan rutan tidak berimbang dengan jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia. Menurut data Ditjen Pas, terhitung hingga kemarin, jumlah tahanan dan narapidana di seluruh Indonesia mencapai 142.000 orang, padahal kapasitas lapas dan rutan hanya 96.000 orang. "Memang kondisinya tidak berimbang antara petugas lapas dan penghuni lapas atau rutannya,"ujar Akbar di Jakarta, kemarin.

Akbar menguraikan, sejatinya seorang sipir hanya bertugas mengawasi 25 napi. Namun, pada kenyataannya, seorang sipir diharuskan mengawasi 60 napi. Bahkan, dalam lapas dan rutan yang mengalami kelebihan kapasitas mengharuskan seorang petugas mengawasi 130 napi. "Dari 33 provinsi, hanya 10 lapas yang tidak mengalami over capacity. Jadi di lapangan, seorang petugas bisa mengawasi 60 sampai 130 napi,"ujarnya.

Karena itu, kata Akbar, sesuai data kebutuhan pada 2010, Kemenkum dan HAM membutuhkan 14.719 pegawai baru. Dari jumlah tersebut, 10 ribu diantaranya diperuntukkan bagi tenaga pengamanan. Menurut Akbar, Kemenkum dan HAM tetap mengajukan jumlah yang sama pada 2011, sebab pengajuan pada tahun 2010 tersebut belum terealisasi. "Maka Dirjen Pas dengan angka yang sama itu (angka yang sama dengan tahun 2010) mengusulkan ke Kementrian, dan kemudian oleh Kementrian dilanjutkan ke KemenPAN dan RB,"imbuh dia. (jpnn.com)

Wamenpan&RB : Toefl 600 Terlalu Tinggi untuk PNS

2012-01-08T22:55:00.000-08:00

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo tidak mempermasalahkan pemberlakuan Toefl 600 untuk PNS oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Menurutnya, bila semangatnya untuk memperkuat investasi dan meningkatkan kemampuan PNS di lingkup Kementerian Perdagangan maka itu sah-sah saja.

"Tidak masalah kalau pak Gita ingin meningkatkan kompetensi PNS-nya. Apalagi Kementerian Perdagangan berkaitan erat dengan hubungan luar negeri," kata Eko Prasojo di sela-sela seleksi ketua LAN di Jakarta, Kamis (5/1).

Ditambahkannya, penguasaan Toefl 600 bagi PNS, bisa diberlakukan bagi instansi yang berhubungan dengan luar negeri. Misalnya, Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sedangkan untuk instansi yang lebih ke pelayanan publik, penguasaan Toefl tidak terlalu penting.

"Toefl 600 sebenarnya diperlukan untuk kepentingan investasi ke Indonesia. Kalau cuma melayani masyarakat, tidak perlu pakai Toefl," ujarnya.

Meski demikian, guru besar Universitas Indonesia ini mengatakan, secara bertahap, penguasaan Toefl akan menjadi keharusan bagi PNS. Walaupun Toefl bukan 600 melainkan di bawah 500.

"Toefl 600 itu terlalu tinggi. Nantinya PNS juga harus kuasai itu, tapi levelnya di bawah. Nanti akan dirumuskan apakah instrumennya Toefl atau Touch. Yang pasti setiap PNS harus meningkatkan kualitasnya," pungkasnya. (jpnn.com)

Terbukti Curang, Formasi CPNS Dihapus

2011-11-22T17:13:00.000-08:00

Pemerintah daerah tidak bisa main-main lagi dengan pengadaan CPNS. Ketentuan mengikat sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Bila berani melakukan kecurangan, resikonya adalah membatalkan jatah formasi CPNS bagi daerah tersebut.

"Bagi daerah yang tidak memasukkan analisa jabatan dan beban kerja (Anjab), tidak akan saya beri formasi. Itu berarti tidak bisa mengadakan seleksi CPNS," tegas Menpan-RB Azwar Abubakar dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (22/11).

Yang perlu diwaspadai pemda adalah mulai diberlakukannya sanksi bagi daerah curang. Bila saat pengadaan CPNS ada laporan kecurangan dan kemudian diperkuat dengan rekomendasi bahwa memang ada KKN, Azwar mengatakan, akan membatalkan formasi yang sudah ditetapkan.

"Jadi kalaupun sudah mendapatkan formasi, kemudian sudah melakukan seleksi CPNS tapi hasilnya disoal dan ternyata ada kecurangan, akan saya hapus formasinya," tuturnya.

Azwar menambahkan, sanksi ini bukan hanya sekadar gertak sambal. Tapi akan diberlakukan bila seleksi CPNS sudah dibuka lagi. "Saya tidak mau main-main. Apa yang sudah saya tetapkan akan saya laksanakan," ucapnya.

Sementara itu Deputi Bina Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sulardi membenarkan kalau langkah tersebut akan dilakukan. Pasalnya, selama ini daerah-daerah yang melakukan kecurangan hanya ditunda pemberkasan NIP-nya.

"Kalau sebelumnya pemberkasan tetap dilakukan setelah masalah diselesaikan. Sekarang tidak bisa lagi, sebab pak menteri ingin membuat daerah benar-benar jera," terangnya. (jpnn.com)

2011, PNS yang Diberhentikan Meningkat

2011-11-22T16:50:00.000-08:00

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau yang diberhentikan lantaran tersangkut kasus pidana dan pelanggaran disiplin mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Menurut data Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Berau, tahun ini sudah 4 pegawai yang diberhentikan. Sedangkan tahun lalu sebanyak 3 orang pegawai diberhentikan dengan tidak hormat.

“Kasusnya sama. Yaitu pelanggaran disiplin dan pidana,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Berau, Syarkawi kepada Radar Tarakan (JPNN Grup).

Tahun ini pegawai yang diberhentikan dipastikan bertambah. Sebab, pekan lalu pihak kepolisian berhasil menangkap seorang pegawai di salah satu instansi Pemkab Berau yang diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu.“Memang masih ada yang sedang dalam proses,” kata Syarkawi.

Proses pemberhentian pegawai yang menjadi budak narkoba itu masih menunggu keputusan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb. Jika sudah inkracht atau mempunyai kekuatan hukum tetap, berkas pemberhentian segera diproses.

Ditegaskan Syarkawi, tidak ada ampunan bagi pegawai negeri di lingkungan Pemkab Berau yang terbukti terlibat kasus narkoba. Sanksinya adalah pemecatan. Demikian pula dengan pegawai yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.

Setelah ada putusan dari pengadilan yang menyatakan pegawai bersalah, dan tidak ada upaya hukum lagi, berkas pegawai yang tersangkut hukum atau pelanggaran disiplin dirapatkan bersama tim.

“Kalau (pemecatan, Red) yang menjadi kewenangan bupati, proses pemberhentian cepat aja. Kecuali kalau kewenangan gubernur atau presiden,” jelas Syarkawi.

Yang menjadi kewenangan bupati adalah pegawai dengan golongan IIId kebawah. Sedangkan kewenangan gubernur pegawai dengan golongan IVa dan IVb dan pemberhentian pegawai yang menjadi kewenangan presiden adalah golongan IVc ke atas.

“Jadi untuk mengetahui berapa lama proses pemberhentian seorang pegawai, harus dilihat kewenangan siapa,” ujar Syarkawi ketika ditanya proses pemberhentian seorang pegawai.

Disamping pelanggaran berat yang berakibat pada pemberhentian tidak dengan hormat, pelanggaran disiplin menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2012 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diakui Syarkawi juga banyak terjadi.

Hanya saja pihaknya tidak mengetahui secara pasti berapa banyak jumlah pelanggaran PP 53 di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pasalnya sanksi pelanggaran disiplin yang diatur dalam PP 53 menjadi kewenangan kepala SKPD.

“Kalau proses pemberhentiannya baru badan kepegawaian. Kewenangan kami diluar PP 53. Itupun kalau berkas pegawai yang melanggar telah P21 (dinyatakan lengkap),” kata Syarkawi.

Dia menambahkan, jika berkas pegawai yang melanggar peraturan disiplin atau tersangkut hukum pidana telah dinyatakan lengkap, maka gaji pegawai bersangkutan dipotong 50 persen dari gaji pokok.

“Selain itu tidak diberikan tunjangan berdasarkan beban kerja,” pungkasnya. (jpnn.com)

Buka Penerimaan CPNS Setelah Juli 2012

2011-10-17T20:38:00.000-07:00

Walikota Pontianak Sutarmidji menjelaskan, kebijakan penghentian sementara alias moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kota itu akan diberlakukan hingga Juli 2012. Artinya, setelah Juli 2012 baru akan dibuka lagi penerimaan CPNS.

“Berdasarkan hasil pertemuan terakhir bersama Menpan, Pontianak juga ikut moratorium CPNS. Tetapi, setelah Juli tahun depan, kami akan kembali membuka penerimaan CPNS untuk beberapa formasi,” ujarnya.

Dijelaskan, Sutarmidji, sebenarnya untuk tahun ini Pemkot diberi kesempatan membuka penerimaan CPNS dengan formasi khusus. Hanya saja, kabupaten/kota yang ada di Kalbar, tidak bisa mengejar batas waktu analisis kebutuhan pegawai, sebagai syarat untuk bisa mengajukan usulan formasi. Pada tahun 2011 ini pula, kata dia, Pemprov Kalbar juga tidak membuka penerimaan formasi CPNS. “Pemkot Pontianak juga mengikutinya,” tegasnya.

Sedang Pemkot Pontianak sendiri, diakui Sutarmidji, juga tidak bisa menyelesaikan analisis kebutuhan pegawai, seperti yang diharuskan dari Menpan hingga akhir tahun ini. “Seperti kebutuhan tenaga pendidikan, itu harus jelas analisanya. Mengapa sampai dibutuhkan, mesti dipaparkan,” ungkap Sutarmidji.

Menurut dia, analisis kebutuhan pegawai sangat merepotkan. Tetapi itu sangat diperlukan. Sehingga, tidak ada kecurigaan, kepentingan atau pun titipan pejabat. Sutarmidji berharap, seluruh kabupaten/kota di Kalbar tahun depan sudah siap dengan analisis tersebut, sehingga diperbolehkan menerima formasi CPNS pada tahun depan.

“Jika di provinsi ini dapat mengambil jatah tiga ribu formasi CPNS, artinya banyak penduduk Kalbar yang akan berpenghasilan tetap,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan moratorium sangat merugikan dilihat dari aspek ketersediaan lapangan pekerjaan, khususnya di bidang pelayanan. Sehingga, tidak bisa memberi pelayanan prima. Apalagi PNS banyak yang pensiun. Pemkot Pontianak sendiri menggunakan pola penempatan pegawai-pegawai enerjik di bidang yang membutuhkan pelayanan prima.

“Kami tempatkan pegawai muda yang bisa kerja cepat. Misalnya pelayanan yang membutuhkan tenaga 12 orang, dengan 7 orang sudah bisa selesai,” tegasnya. (jpnn.com)

Pengangkatan Honorer jadi CPNS Tuntas 2013

2011-10-17T20:32:00.000-07:00

Pengangkatan tenaga honorer tertinggal menjadi CPNS ditargetkan tuntas 2013. Itupun yang diangkat hanya sampai kategori dua. Dengan demikian, honorer kategori tiga sampai lima (sesuai rekomendasi panja gabungan DPR RI) hanya bisa gigit jari.

"Honorer tertinggal yang akan diangkat CPNS hanya kategori satu dan dua. Pemerintah menargetkan, pengangkatan CPNS dari honorer kategori dua ini merupakan pengangkatan terakhir dan tidak ada pengangkatan honorer lagi setelahnya," tegas Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat, Kamis (13/10).

Pengadaan CPNS dari honorer ini, lanjut Tumpak, harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku. Kategori satu pengangkatannya tanpa tes namun semua honorer yang memenuhi kriteria mesti melewati tahapan verifikasi kedua. Kategori dua, diverifikasi kemudian dites sesama honorer. Setelah lolos tes, diverifikasi datanya kembali untuk proses penerbitan NIP.

"Verifikasi tak hanya sekali saja, tapi dilakukan sebelum tes untuk melihat apakah benar yang bersangkutan honorer tertinggal. Verifikasi kedua untuk memastikan data yang ada benar atau tidak. Kalau tidak benar, meski sudah lulus tes CPNS, si honorer akan kita anulir. Sebaliknya kalau datanya benar, akan diproses NIPnya," terang Tumpak.

Dia pun meminta bantuan pemda, DPRD, maupun media untuk menyosialisasikan kalau pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS kali ini merupakan pengangkatan terakhir.

Sebelumnya Tumpak menjelaskan, pendataan yang telah dilakukan sesuai Surat Edaran MenPAN&RB No. 05 tahun 2010 adalah tenaga honorer yang memenuhi kriteria PP 48/2005 dan PP 43/2007. Tenaga honorer yang didata baik kategori satu maupun dua adalah yang memenuhi kriteria kedua PP tersebut. Sedangkan yang mulai bekerja pada 2006 ke atas, bukan merupakan tenaga honorer. (jpnn.com)

Honorer Sebelum Januari 2005 Prioritas Diangkat CPNS

2011-09-29T18:52:00.000-07:00

Meski pemerintah sudah menetapkan 67 ribu honorer kategori satu yang siap diangkat CPNS pada Oktober mendatang, namun masih timbul masalah. Terutama soal, persyaratan SK pengangkatan honorer kategori satu.

"Memang masih banyak yang datang ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kementerian PAN&RB. Mereka menanyakan yang dimaksud kategori satu di bawah 2005 tahun itu apa," ungkap Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Kamis (29/9).

Dijelaskannya, sesuai surat edaran Menpan&RB No 5 Tahun 2010, persyaratan utamanya adalah masa kerja honorer tersebut minimal satu tahun per 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih terus bekerja. Itu artinya SK pengangkatannya minimal per Januari 2005.

"Kalau SKnya Juni 2005, tetap tidak bisa diangkat karena masa kerjanya belum setahun. Kecuali kalau ada surat pernyataan dari pejabat berwenang yang menerangkan, si honorer bekerja sejak Januari dan SKnya baru dibuat setelah tiga atau enam bulan setelah itu," tuturnya.

Ditanya apakah surat pernyataan itu tidak membuka celah untuk manipulasi data, Tumpak menegaskan, bisa langsung ketahuan. Sebab, begitu honorer dinyatakan lolos, nama-nama tersebut akan diumumkan BKN secara terbuka.

"Kalaupun, pejabatnya bohong dan memalsukan data, akan teranulir sendiri. Karena BKN memberikan kesempatan dua pekan bagi masyarakat untuk memberikan masukan nama-nama honorer yang lolos. Misalnya honorernya baru kerja Maret 2005, tapi di dalam SK ditulis Januari 2005, masyarakat bisa memberikan masukannya ke BKN," tuturnya.

Nantinya, setelah mendapatkan laporan tersebut, BKN akan menanyakan ke daerah lagi. Jika benar laporan itu, SK pengangkatan honorernya akan dicabut pemerintah.

"Kita akan tegas dengan hal ini. Pejabat berwenang tidak boleh sembarangan mengeluarkan rekomendasi hanya untuk melindungi sang honorer ilegal," tandasnya. (jpnn.com)

Kabupaten Empat Lawang Butuh 2.180 PNS

2011-09-29T18:45:00.000-07:00

Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang, H Anwar Yakub mengatakan daerahnya membutuhkan sedikitnya 2.180 PNS. Kebutuhan aparatur pemerintah tersebut diketahui setelah dilakukan perhitungan secara rinci oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Jika didasarkan pada acuan Rancangan Peraturan Kepala BKN tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil dipastikan Empat Lawang masuk kategori Kurang (K).

Menurut Anwar Yakub, kekurangan pegawai di Empat Lawang yang mencapai 2.180 orang tersebut berdasarkan hasil perhitungan jumlah penduduk per 31 Mei 2011 yang mencapai 268.432 orang.

Sedangkan jumlah PNS yang ada saat ini jumlahnya 3.002 orang. Sehingga dapat diprosentasekan PNS terhadap penduduk adalah 3.002 dibagi 268.432. Artinya, kata Anwar, Empat Lawang masih di bawah prosentase nasional yang mencapai 1,98 %. Dengan asumsi itu, kata Anwar, maka didapat jumlah kebutuhan riil PNS di Empat Lawang yaitu 268.432 x 1,98 % sama dengan 5.315 orang PNS. Dengan dikurangi batas toleransi 2,5 % maka didapat 5.182 orang PNS yang dibutuhkan.

"Jadi kebutuhan pegawai yang mencapai 5.182 dikurangi dengan jumlah pegawai yang ada saat ini 3.002 orang, artinya kekurangan 2.180 orang pegawai,"terangnya.

Makanya, kata Anwar, dengan adanya sosialisasi pedoman pendataan CPNS secara riil di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati diharapkan bisa menghasilkan rumusan pegawai secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan riil disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dan tentunya setiap SKPD harus bisa menganalisa secara realistis kebutuhan pegawainya. Caranya dengan menyusun rekapitulasi jumlah kebutuhan pegawai sesuai dengan blanko/ formulir yang telah ditentukan. Karena analisis kebutuhan pegawai merupakan dasar bagi penyusunan formasi disaat keluarkannya kebijakan pemerintah melakukan moratorium (penghentian sementara) seleksi penerimaan PNS mulai akhir tahun 2011.

"Namun semuanya tetap mengacu dengan menunggu adanya petunjuk teknis mengenai moratorium. Kita hanya berupaya untuk merumuskan perhitungan jumlah "kebutuhan PNS di Empat Lawang sesuai dengan kebutuhan riil,"imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala BKD Empat Lawang Januarsyah SH MM melalui Kabid Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai Darlin S Sos menyampaikan, sosialisasi pedoman perhitungan jumlah kebutuhan PNS ini merupakan upaya bagi pihaknya untuk mendata secara riil kondisi PNS berdasarkan kesarjanaan dan formasi. Kemudian sebagai bahan dasar untuk mengajukan penerimaan PNS kepada pemerintah pusat melalui Menpan.

"Ini sebagai penentu awal dasar pengajuan penerimaan CPNS tahun 2011 di Empat Lawang. Karena ya itu tadi, Empat Lawang masuk dalam kategori Kurang," pungkasnya. (jpnn.com)

PTT Jangan Berharap Diangkat jadi CPNS

2011-09-26T20:13:00.000-07:00

Berbeda nasibnya dengan tenaga honorer yang sudah bekerja sebelum 1 Januari 2005, para Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Jika ingin menjadi CPNS, para PTT harus mengundurkan diri dari PTT dan mengikuti seleksi tertulis masuk CPNS seperti pelamar umum.

Ketentuan tersebut termuat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PTT, yang rencananya juga akan diterbitkan dalam waktu dekat ini.

"Yang PTT, jangan angkat lagi lah. Nanti akan ada PP yang khusus mengatur PTT. Itu nanti yang akan mengatur," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan saat menyampaikan sosialisasi RPP tersebut di Jakarta.

Bukan hanya itu, RPP juga mengatur, tidak semua pemda boleh merekrut PTT. Pemda yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi saja yang boleh merekrut PTT. Dan dibatasi maksimal hanya 30 persen dari PAD yang boleh diperuntukkan untuk membayar PTT.

Untuk formasi dan pengadaan PTT, seperi diatur di RPP, terintegrasi dalam formasi PNS, yang diusulkan masing-masing instansi sesuai kebutuhan. Formasi PTT ditetapkan oleh menpan-RB.

Penempatan PTT berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan masa penugasan paling lama setahun dan dapat diperpanjang lagi. PTT dapat bekerja hingga usia 56 tahun, kecuali untuk jabatan spesifik dan tertentu, setelah mendapat persetujuan menpan-RB.

Mengenai tempat instansi PTT bekerja, RPP juga mengatur bahwa tempat bekerja PTT adalah instansi pemerintah yang memiliki PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Sekretariat Lembaga Negara, perwakilan pemerintah RI di luar negeri, instansi pemda, dan Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah yang memiliki PNBP/PAD yang memadai.

Bagi instansi pusat tertentu, pembiayaan PTT dapat dibebankan pada APBN berdasarkan keputusan menkeu setelah mendapat pertimbangan dari menpan-RB. (jpnn.com)

Oktober, 67 Ribu Honorer jadi CPNS

2011-09-26T20:04:00.000-07:00

Berakhir sudah penantian puluhan ribu tenaga honorer yang belum terangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pada Oktober 2011, sebanyak 67 ribu tenaga honorer kategori I, dipastikan akan menjadi CPNS. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang menjadi payung hukumnya, akan diterbitkan Oktober juga.

"Segera diterbitkan (PP tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, red). Mudah-mudahan Oktober," ujar EE Mangindaan usai membuka acara sosialisasi RPP pengangkatan honorer menjadi CPNS, RPP tentang pegawai tidak tetap, dan kebijakan moratorium, di gedung Kemendagri, Selasa (20/9).

Sementara, Sekretaris Kemenpan (Seskemenpan), Tasdik Kinanto, menjelaskan, tenaga honoer yang tertinggal (kategori I), akan diangkat menjadi CPNS Oktober 2011. "Insya Allah Oktober. Tapi yang jelas tidak akan lewat 2011," terang Tasdik di tempat yang sama.

Dia yakin 67 ribu honorer itu bisa segera diangkat lantaran payung hukumnya, yakni RPP pengangkatan honorer jadi CPNS, saat ini sudah beres. "RPP sudah tidak ada kendala," ujarnya.

Sebanyak 67 ribu honorer yang akan diangkat itu sudah melalui proses verifikasi data oleh kemenpan. Mereka adalah tenaga honorer yang bekerja di bawah 2005, tapi belum terangkat, karena tercecer.

Dalam RPP pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, antara lain disebutkan bahwa tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS pada bulan depan ini, pemberkasan untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya diusahakan selesai 2011.

Untuk honorer kategori II, yang juga tercecer, jumlahnya secara nasional mencapai 600 ribu. Mereka ini nantinya akan diangkat menjadi CPNS, namun melalui proses seleksi diantara honorer sendiri, atau tidak dicampur proses seleksinya dengan pendaftar dari jalur umum. Di draf RPP juga diatur bahwa pembuatan soal seleksi untuk honorer ketegori II (yang honornya bukan dari APBN/APBD), dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dikoordinasikan oleh gubernur.

Bagaimana nasib honorer yang tak lolos seleksi? Di RPP diatur bahwa jika tenaganya masih dibutuhkan instansi, tersedia anggaran, berkelakuan baik, dan punya kinerja baik, tetap bekerja di instansi yang bersangkutan. Dengan ketentuan, ada SK pengangkatan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, serta diberikan penghasilan setiap bulan berdasar beban kerja dan kemampuan keuangan instansi.

Sebaliknya, jika sudah tidak dibutuhkan, mereka bisa diberhentikan atau tidak diperpanjang lagi.

Sementara, di hadapan peserta rapat, EE Mangindaan menyampaikan bahwa dalam masa moratorium penerimaan CPNS, daerah harus melakukan penataan organisasi, termasuk menghitung kebutuhan pegawainya secara detil.

"Daerah harus melaporkan ke kemenpan dan kemendagri. Kalau ada yang gemuk (kelebihan pegawai), dimana" Atau kuruskah" Rampingkah" September hingga Desember 2011, seyogyanya sudah selesai," kata Mangindaan.

Selanjutnya, Januari hingga Desember 2012, bagi daerah yang sudah selesai membuat data penataan PNS, sudah bisa melakukan penerimaan CPNS, dengan formasi terbatas. "Bagi daerah yang belum selesai, ya belum bisa (menerima CPNS dengan formasi terbatas). Karena itu semacam konsep. Kalau belum ada konsep, gimana?" beber menteri asal Manado itu.

Dengan demikian, bagi daerah yang cepat menyelesaikan tugas itu, bisa melakukan penerimaan CPNS lebih cepat. Sebaliknya, yang lambat juga akan ketinggalan melakukan penerimaan "abdi negara" itu.

Dijelaskan Mangindaan, formasi CPNS yang direkrut pada kurun Januari hingga Desember 2012, juga dibatasi. Dicontohkan, tenaga guru. Itu pun, harus jelas guru untuk mata pelajaran apa. Menurutnya, untuk tenaga guru mata pelajaran tertentu sudah over kapasitas. "Tapi untuk matematika masih kurang," ujar mantan gubernur Sulut itu.

Contoh lain adalah tenaga kesehatan, karena kata Mangindaan, kebutuhannya masih kurang. Selain itu untuk "tenaga khusus yang mendesak", seperti sipir, yang saat ini perbandingan sipir dengan napi adalah 1:100. "Nanti kalau tak dikasih (formasi) kalau napi kabur, saya yang disalahkan," selorohnya. Tenaga navigator penerbangan juga akan tetap direkrut.

Lulusan perguruan tinggi kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan beberapa yang lain, juga tetap diangkat menjadi CPNS. "Jadi, moratorium itu tidak kaku. Toh jumlahnya (lulusan sekolah kedinasan) itu tidak banyak," kata Mangindaan.

Satu syarat lagi yang sudah dituangkan dalam surat keputusan bersama tiga menteri yang mengatur moratorium CPNS, daerah yang bisa melakukan rekrutmen CPNS, hanyalah daerah yang belanja pegawainya di bawah 50 persen dari total anggaran APBD-nya. Dengan demikian, meski suatu daerah sudah melakukan penataan pegawai namun belanja pegawainya di atas 50 persen, tetap dilarang melakukan penerimaan CPNS.

Sebelumnya Mangindaan mengungkapkan, dari 33 provinsi, hanya tiga yang belanja pegawainya di bawah 30 persen। Mereka adalah Kaltim (28,77 persen), Papua (28,85 persen), dan Papua Barat (28,04 persen). Selebihnya di atas 30 persen. Padahal ketentuan pusat, prosentase belanja pegawai dengan dana belanja pembangunan adalah 30 persen dan 70 persen.

Yang paling banyak adalah Jateng (57,31 persen), Jogjakarta (56,66 persen), NTB (55,53 persen), Lampung (54,9 persen), Bali (52,19 persen), Sulut (51,45 persen)," ungkap mantan ketua Komisi II DPR RI

Sedangkan daerah yang belanjanya di bawah 51 persen adalah NTT (50,78 persen), Sumut (50,69 persen), Bengkulu (50,24 persen), Jatim (50,05 persen)।Daerah di bawah 50 persen adalah Gorontalo (49,83 persen), Sumbar (49,43 persen), Sulteng (49,43 persen), Sulsel (49,43 persen), Jabar (48,06 persen), Sultra (47,17 persen), Banten (47,24 persen), Sulbar (45,66 persen), Kalbar (44,72 persen), Jambi (45,40 persen), Sumsel (44,39 persen), Maluku (42,71 persen), Kalsel (42,11 persen), Aceh (40,16 persen), Malut (38,32 persen), Kepri (37,04 persen), DKI Jakarta (36,87 persen), Bangka Belitung (35,51 persen) dan Riau (34,96 persen). (jpnn.com)

Pemda Diminta Menghitung Kebutuhan Riil PNS

2011-09-22T01:09:00.000-07:00

Pemberlakuan moratorium penerimaan CPNS yang dimulai 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012, hendaknya digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk menata organisasinya. Terutama untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

"Jadi moratorium itu bukan berarti pemdanya tidak bekerja. Justru dalam masa penundaan yang hanya setahun ini, pemda harus kerja keras untuk menata organisasi kepegawaiannya," ungkap Sekretaris KemenPAN&RB, Tasdik Kinanto, Rabu (21/9).

Pemda (kepala daerah), lanjutnya, harus menghitung ulang jumlah kebutuhan PNS di wilayahnya masing-masing. Sebelum kemudian mengajukan usulan formasi ke pusat. Pasalnya, selama ini formasi yang diajukan daerah asal-asalan tanpa didasari analis jabatan dan beban kerja.

"Perhitungan jumlah pegawai ini harus sesuai PerMenPAN&RB No 26 Tahun 2011. Setelah itu hasilnya baru dilaporkan ke MenPAN&RB dan dilaporkan pada kepala BKN paling lambat akhir Desember 2011. Hingga saat ini, baru enam daerah yang telah memasukkan laporannya," tuturnya.

Berbeda dengan penetapan kuota CPNS tahun-tahun sebelumnya, mulai 2011, fungsi gubernur semakin diperkuat. Setelah datanya dimasukkan, pemerintah pusat bersama gubernur melakukan penghitungan jumlah kebutuhan PNS untuk kabupaten/kota.

"Untuk penghitungan kebutuhan PNS di provinsi dilaksanakan oleh pusat (KemenPAN&RB dan BKN)," ujarnya.

Hasil penghitungan itu kemudian divalidasi bersama Menkeu untuk menentukan kebutuhan riil PNS daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemda. Sedangkan untuk penataan struktur organisasi perangkat daerah, penghitungannya dilakukan bersama Mendagri.

"Selain itu dalam masa moratorium, kepala daerah harus melakukan redistribusi (penyaluran ke satuan organisasi yang membutuhkan) pegawai sesuai kompetensi di instansi masing-masing berdasarkan hasil penataan," terangnya.

Ditambahkan Tasdik, apabila redistribusi telah dilakukan dan ternyata ada PNS yang tidak dapat disalurkan, pegawai tersebut dapat ditawarkan program pensiun sukarela sepanjang memenuhi persyaratan perundang-undangan. (jpnn.com)

Para Bupati Minta Pusat Gembleng PNS

2011-09-22T01:00:00.000-07:00

Para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia (APKASI) mendesak pemerintah pusat untuk tidak semata mengeluarkan kebijakan penghentian sementara alias moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk memenuhi kebutuhan pemda terhadap pegawai dengan ketrampilan khusus, pusat diminta memberikan pelatihan kepada PNS yang sudah ada.

Direktur Eksekutif APKASI, Rudy Alfonso, menjelaskan, saat ini banyak pemda yang masih membutuhkan tambahan pegawai dengan ketrampilan khusus. Namun, pemda tidak mungkin melakukan rekrutmen karena ada kebijakan moratorium penerimaan CPNS. Di sisi lain, lanjutnya, di banyak pemda masih banyak PNS yang belum diberdayakan.

"Karenanya, kami meminta agar ada upaya peningkatan kapasitas agar PNS yang ada mumpuni, sehingga tak perlu lagi merekrut yang baru," ujar Rudy Alfonso kepada JPNN di Jakarta, kemarin (12/9).

Dia memberi contoh. Saat ini banyak pemda membutuhkan tenaga yang punya kemampuan khusus di bidang hukum lingkungan hidup. Mereka ini yang khusus bertugas menangani perurusan izin amdal. "Nah, pusat dong yang mestinya memberikan pelatihan. Pusat harus mengeluarkan anggaran untuk itu, karena ini butuh anggaran tidak sedikit," bebernya.

Tenaga penyuluh pertanian, lanjutnya, juga cukup dibentuk dengan memberikan pelatihan kepada PNS yang sudah ada. "Tidak perlu harus merekrut yang baru," imbuhnya.

Rudy menjelaskan, permintaan mengenai perlunya pelatihan kepada PNS di daerah itu akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat dalam waktu dekat. "Nanti akan kita sampaikan secara tertulis," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rudy menegaskan, bahwa para bupati mendukung penuh kebijakan moratorium rekrutmen CPNS. Alasannya, para bupati juga punya keinginan kuat untuk menekan belanja pegawai, agar sebagian besar APBD bisa teralokasi untuk belanja modal.

Hanya saja, lanjutnya, pemerintah pusat justru yang tidak konsisten. Dia cerita, ada bupati yang cerita, pemda yang dipimpinnya sudah tidak lagi mengajukan usulan formasi CPNS. "Tapi oleh pemerintah pusat malah diberi tambahan formasi. Ini gimana?" ujarnya, tanpa menyebut bupati mana yang dia maksud.(jpnn.com)

Pemkab Bogor Butuh 9.400 PNS

2011-09-13T01:00:00.000-07:00

Harapan puluhan ribu pencari kerja (pencaker) untuk melamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Bogor pupus. Pasalnya, Pemkab Bogor tidak lagi membuka lowongan penerimaan CPNS tahun ini, kecuali untuk tenaga guru dan dokter.

Kebijakan itu merupakan implementasi penghentian sementara alias moratorium CPNS yang dimulai sejak 1 September 2011. “Tahun ini Pemkab Bogor hanya terima tenaga guru dan dokter,” ujar Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Ia menambahkan, moratorium CPNS merupakan langkah memaksimalkan pegawai yang sudah ada. “Kita siap mengantisipasi semuanya. Saat ini tengah disusun regulasinya karena kita diberikan waktu sampai Desember oleh Menpan,” tambahnya.

Menurut dia, kebutuhan pegawai dalam sistem birokrasi modern, termasuk di pemerintahan Kabupaten Bogor, idealnya dua persen dari jumlah penduduk. “Penduduk Kabupaten Bogor 4,7 juta jiwa. Artinya, Pemkab Bogor sebenarnya butuh 94.000 pegawai. Sementara pegawai pemkab sekarang hanya 21.000 orang. Jumlah itu sangat kurang.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini menambahkan, sebetulnya persoalan utama bukan pada kekurangan pegawai, tapi lebih kepada pemerataan dan pengoptimalan layanan. Itu yang perlu dibenahi.

Menurut dia, kalau terlalu banyak di pemerintahan juga tidak baik। Lebih baik dimaksimalkan di lingkup kecamatan. Pasalnya, seluruh pelayanan dititikberatkan di kecamatan, mulai dari pelayanan KK, KTP, hingga permasalahan jual beli tanah dan lainnya. “Ke depan, saya akan lebih mengoptimalkan pelayanan di kecamatan,” imbuh politisi partai berlambang Ka'bah ini.

Ia menambahkan, pemkab tahun ini tetap membuka lowongan CPNS bagi tenaga guru dan dokter.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Aty Guniarwati menambahkan, saat ini jumlah PNS di Kabupaten Bogor mencapai 20.563 orang. Jumlah tersebut dianggap belum cukup. Sebab, rasio PNS di Kabupaten Bogor baru 0,44 persen. Padahal, idelanya rasio PNS di setiap daerah 1,6 persen. “Artinya, Pemkab Bogor masih membutuhkan PNS baru. Namun tahun ini kita utamakan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan,” terang Aty.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bogor, Junaedi Sirait, mendukung keputusan moratorium CPNS. Menurut dia, penangguhan itu bagus, karena disiplin PNS terutama yang tugasnya di kantoran, mulai menurun. “Setiap selesai libur panjang, pasti harus disidak karena banyak yang tak masuk. Padahal, kebanyakan hanya bekerja setengah hari. Sementara, lebih dari 50 persen APBD habis untuk menggaji mereka,” katanya kepada Radar Bogor belum lama ini.

Ia menambahkan, moratorium PNS itu merupakan bentuk penyegaran organisasi dan reformasi birokrasi. Bahkan, ia mengusulkan ada pemangkasan PNS. “Bagi PNS yang malas, ya ganti saja dengan yang baru, pemilihannya pun harus selektif,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Terpisah, Pemkab Bogor belum berani menyatakan sikap pasca penadatangan moratorium PNS। Kepala Subbidang Kesejahteraan Pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkot Kota Bogor, Ahmad Irawan mengatakan, ia belum bisa memberikan informasi terkait penerimaan CPNS tahun ini. Irawan mengaku masih menunggu kabar dari pusat, sebelum memberikan informasi kepada publik. “Kita masih menunggu petunjuk dari pusat,” imbuhnya. (jpnn.com)

Terima Lagi Honorer, Komisi II Minta Pemda Ditindak

2011-09-13T00:52:00.000-07:00

Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap menyatakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerima lagi honorer harus ditindak. Pasalnya, langkah yang dilakukan Pemda dinilai hanya membebani negara dan akan membuka peluang bagi honorer yang diterima untuk diangkat lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Chairuman, Pusat sudah mengeluarkan kebijakan untuk tidak mengangkat lagi tenaga honorer. Karenanya kata dia, bila ada Pemda yang tidak mengindahkan kebijakan itu, Pemerintah Pusat harus memberikan sanksi yang tegas.

"Jadi tidak ada harapan dari honorer untuk diangkat PNS. Seharusnya memang tidak ada lagi penerimaan honorer. Kalau masih ada daerah yang menerima tenaga honorer itu harus ditindak. " kata Chairuman kepada JPNN usai diskusi bertajuk Membongkar Kejahatan Pemilu dan Dinamika Sistem Hukum di Rumah Makan Bumbu Desa, Jakarta, Sabtu (10/9).

Sebelumnya, Pemerintah pusat tidak bosan-bosannya mengingatkan agar instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah, tidak terus-terusan merekrut tenaga honorer. Selain hanya akan membebani keuangan daerah karena tetap harus digaji, tenaga honorer juga punya konsekuensi lain, yakni munculnya tuntutan mereka untuk bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginstruksikan agar pemda menggunakan tenaga alih daya (outsourcing). Alasannya, selain lebih efisien, penggunaan tenaga outsourcing juga tidak bakal menuntut untuk diangkat menjadi CPNS.

"Sekarang penggunaan tenaga outsourcing oleh instansi pemerintah sudah berkembang, karena lebih efisien. Daripada merekrut honorer, lebih baik menggunakan outsourcing, karena mereka tak mungkin teriak minta jadi PNS," ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto, kepada JPNN, kemarin (jpnn.com)

Data Penataan PNS Daerah Ditenggat Akhir 2012

2011-09-07T20:52:00.000-07:00

Pemerintah pusat sudah merancang tahapan penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang akan dilakukan selama berlangsungnya masa jeda alias moratorium penerimaan CPNS yang resmi dimulai 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012.

Tahap awal, seluruh gubernur diminta memediasi proses mutasi PNS antar kabupaten/kota yang berada di wilayahnya masing-masing. Sebuah kabupaten/kota yang kelebihan PNS harus menguranginya, dengan memutasikannya ke kabupaten/kota yang kekurangan pegawai. "Nah, gubernur yang memediasi ini, sehingga nantinya ada keseimbangan jumlah pegawai di seluruh daerah," terang Gamawan Fauzi di kantornya, Rabu (7/9).

Sebelum melakukan langkah mutasi pegawai antarkabupaten/kota, masing-masing bupati/walikota juga harus memastikan berapa jumlah kebutuhan pegawai di daerahnya yang ideal. Data ini menjadi dasar pemutasian antardaerah. Begitu sudah selesai, data dan proses mutasinya harus diserahkan ke pemerintah pusat. Termasuk data misalnya jika masih juga ada kekurangan pegawai di suatu daerah.

"Kita minta berapa kebutuhan pegawai. Data harus sudah dikirim paling lambat akhir 2012, sehingga masih ada waktu," ujar Gamawan. Begitu data sudah terkumpul, proses rekrutmen CPNS pascaberakhirnya moratorium, sudah jelas berapa CPNS yang harus direkrut.

Nantinya, lanjut Gamawan, Tim Reformasi Birokrasi di pusat yang akan mengolah data-data dari daerah dimaksud. "Ada Tim Pengarah yang akan mengambil keputusan," terangnya.

Dijelaskan, untuk daerah baru hasil pemekaran, juga tidak boleh merekrut CPNS। Bila ada kekurangan pegawai, daerah baru itu bisa minta daerah induk, atau daerah tetangga lainnya dalam satu provinsi. "Boleh merekrut yang baru, misal tidak tersedia di induk atau daerah lain. Itu pun khusus misalnya tenaga medis, dokter, perawat, sipir, atau yang mendesak lainnya," kata mantan bupati Solok itu. (jpnn.com)

Mutasi PNS Antardaerah Bisa Dimulai

2011-09-07T20:49:00.000-07:00

Setelah ditandatangani moratorium atau penghentian sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kepala daerah diminta segera melakukan penyesuaian susunan aparatur pemerintah di daerah masing-masing. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menginstruksikan gubernur, bupati dan walikota untuk segera menertibkan dan mengatur pemerintaan tugas PNS.

‘’Kalau ada daerah yang kurang pegawainya, diambil dari daerah yang banyak pegawainya. Pemindahan bisa dilakukan. Jadi tercipta pemerataan dan penataan PNS antar daerah. Semua ini kita serahkan kepada kepala daerah,’’ kata Gamawan di Kantor Presiden, Selasa (6/9).

Moratorium PNS berlaku sejak 1 September 2011 dan akan berlaku hingga 16 bulan mendatang. Ketiga menteri yang menandatangani SKB tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Meski beberapa daerah ada yang mengeluhkan ketentuan SKB 3 Menteri, mengingat masih membutuhkan pegawai, namun sejak ditetapkan hingga saat ini kata Gamawan belum ada Pemda yang menolak isi dan ketentuan moratorium PNS.

‘’Semua setuju dan target pertama kita adalah distribusi aparatur yang lebih merata। Semua penataan PNS tersebut kita serahkan kepada Gubernur mengaturnya,’’ kata Gamawan. (jpnn.com)

Kemenkes Masih Terima CPNS Baru

2011-09-05T22:32:00.000-07:00

Sedianya, penghentian sementara atau moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diberlakukan mulai 1 September lalu. Namun, tidak demikian di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka tetap menerima CPNS tahun ini karena beralasan tenaga medis atau kesehatan di negeri ini masih kurang.

Usai menggelar halal bi halal di kantor Kemenkes kemarin (5/9), Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih menegaskan kementerian yang ia pimpin masih tetap menerima pegawai CPNS baru tahun ini. "Tapi saya tekankan, penerimaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan di daerah-daerah," kata dia.

Endang menambahkan, tenaga baru yang dibutuhkan diantaranya di posisi dokter, perawat, bidan, dan dosen. Sementara untuk tenaga kesekratariatan seperti akuntan dan sekretaris, Endang menjelaskan masih bakal dikaji dulu. Apakah bakal distop total, atau masih ada peluang untuk CPNS baru. "Pada intinya, sampai sekarang kami (Kemenkes, red) diperbolehkan merekrut CPNS baru untuk kategori tenaga kesehatan," tuturnya.

Endang memaparkan, masih banyak daerah-daerah terpencil yang kekurangan tenaga kesehatan. Dia menyebutkan, perbandingan antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk di daerah-daerah masih tidak simbang. Masih banyak perbandingan yang menunjukkan satu tenaga medis menangani lebih dari 700 orang lebih.

Sayangnya, Endang enggan menjabarkan kawasan-kawasan yang masih memiliki perbandingan cukup tinggi antara jumlah masyarakat dengan tenaga kesehatan. "Nanti akan kami kaji lagi berapa kebutuhan yang layak," tandas Endang.

Data jumlah tenaga kesehatan atau medis di tingkat provinsi kondisinya memang cukup memprihatinkan. Data terbaru yang dilansir Kemenkes adalah sebaran tenaga medis atau kesehatan 2010.

Di Provinsi Jawa Timur misalnya, dari jumlah penduduk yang mencapai 37,47 juta jiwa, tenaga kesehatan yang ada hanya 50.177 orang. Mereka diantaranya terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan tenaga gizi. Dengan jumlah itu, perbandingan tenaga kesehatan dengan masyarakat di Jawa Timur mencapai 1:746. Artinya, satu tenaga medis harus melayani 746 penduduk.

Sedangkan di Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk mencapai 9,59 juta jiwa dengan tenaga kesehatan 13.956 orang (1:687), Provinsi Jawa Tengah jumlah penduduk mencapai 32,38 juta jiwa, dengan jumlah tenaga medis 51.545 orang (1:628).

Sementara itu, dari catatan yang masuk di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) menunjukkan, instutusi Kemenkes (pusat) mengajukan permohonan CPNS baru sebanyak 7.652.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Keme PAN dan RB Ramli Naibaho menjelaskan, angka CPNS baru yang diajukan institusi pusat maupun daerah masih bisa berubah। "Yang jelas bakal kuotanya nanti bakal lebih kecil dari jumlah yang diajukan," tuturnya. Namun, penentuan kuota CPNS 2011 baru akan dilansir sekitar bulan depan. (jpnn.com)

Pemerintah Tambah Dana Uang Muka Rumah PNS

2011-08-24T20:31:00.000-07:00

Pemerintah menaikkan pagu bantuan uang muka rumah untuk pegawai negeri sipil. Besar bantuan meningkat dari Rp 1,2 juta-Rp 1,8 juta per orang menjadi maksimum Rp 15 juta per orang.

Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pengelola Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) Yasin Kara, saat penandatanganan nota kesepahaman penyaluran tambahan bantuan uang muka dan bantuan sebagian biaya membangun bagi PNS, di Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Yasin mengemukakan, penambahan bantuan uang muka rumah bagi PNS diharapkan signifikan untuk pembiayaan uang muka pembelian rumah. Sebab, selama ini, kendala terbesar PNS dalam pembelian rumah adalah uang muka.

Hingga Desember 2010, dana tabungan perumahan PNS di Bapertarum sebesar Rp 6,2 triliun. Dari tabungan PNS tersebut, sejumlah Rp 3,2 triliun anggaran tertahan di Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun.

Penambahan uang muka pembiayaan perumahan PNS dilakukan dengan memanfaatkan bunga dana Bapertarum di Kementerian Keuangan sebesar Rp 280 miliar per tahun. Pihaknya menargetkan penyaluran bantuan uang muka bagi PNS setahun ke depan sebesar 40.000 unit.

Meski demikian, besaran tabungan perumahan PNS belum naik sejak tahun 1993. Iuran tabungan perumahan PNS setiap bulan untuk golongan I ditetapkan Rp 3.000, golongan II Rp 5.000, golongan III Rp 7.000, dan golongan IV Rp 10.000.

Harga rumah untuk masyarakat menengah ke bawah tahun 1993 sebesar Rp 5 juta-Rp 7 juta per unit. Kini, harga rumah sejahtera tapak bersubsidi telah naik 1.000 persen, yakni mencapai Rp 70 juta per unit.

Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengemukakan, pihaknya sedang mengupayakan komposisi iuran PNS untuk dinaikkan, yakni 2,5 persen dari gaji pokok.

PNS belum memiliki rumah
Bantuan uang muka rumah, apabila ditopang dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bersubsidi, akan mendorong kemampuan PNS untuk memiliki rumah. Saat ini, tercatat sebanyak 1,3 juta PNS belum memiliki rumah. ”Kecepatan penyerapan rumah juga bergantung suplai rumah,” ujarnya.

Setiap tahun, kebutuhan dana untuk bantuan uang muka rumah kepada 40.000 PNS dan pengembalian tabungan kepada 75.000 pensiunan PNS mencapai Rp 712 miliar.

Program rumah bersubsidi yang digulirkan pemerintah ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan maksimum Rp 4,5 juta per bulan. Harga rumah bersubsidi untuk rumah sejahtera tapak dipatok maksimum Rp 70 juta per unit, sedangkan rumah susun maksimum Rp 144 juta per unit. (kompas.com)

Horee, Gaji PNS Dibayar per 26 Agustus nanti

2011-08-24T19:04:00.000-07:00

Ini kabar gembira bagi pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, pemerintah akan mempercepat pembayaran gaji bulan September.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, gaji PNS akan dibayarkan pada 26 Agustus mendatang. Catatan saja, biasanya PNS menerima gaji per tanggal satu setiap bulannya.

Agus beralasan, libur hari raya yang jatuh pada 30 dan 31 Agustus 2011 dan cuti bersama yang berlangsung dari 29 Agustus hingga 2 September 2011 membuat pemerintah memutuskan untuk memajukan pembayaran gaji PNS September.

Agus menambahkan, pertimbangan pemerintah untuk memajukan jadwal pencairan gaji PNS ini adalah setelah cuti bersama, yaitu tanggal 3 dan 4 September adalah hari libur (Sabtu dan Minggu). Sehingga, jika tidak dimajukan, para PNS dan pensiunan baru bisa mengakses gaji pada tanggal 5 September. "Tanggal 1 September masih hari libur dan terlalu panjang untuk proses menerima gaji tanggal 5 September," katanya.

Meski begitu, Agus mengungkapkan dalam kebijakan ini pemerintah memberikan catatan agar PNS tetap bijak dalam mengelola keuagannya. Sehingga, jangan sampai, gaji September yang akan dibagikan tanggal 26 Agustus nanti habis dibelanjakan, sehingga mereka kesulitan biaya hidup pada September. (kontan.co.id)

Guru dan Tenaga Kesehatan Tidak Terkena Moratorium

2011-08-23T23:11:00.000-07:00

Pemerintah telah memutuskan, moratorium atau penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) terhitung mulai awal September mendatang. Meski demikian, moratorium ini tidak berlaku untuk seluruh PNS.

Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh mengungkapkan, PNS untuk postur tenaga tertentu seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga fungsional lainnya tidak terkena kebijakan ini. "Khusus tenaga pendidik seperti guru dan dosen dikecualikan. Sementara untuk tenaga administrasi stop meskipun ada yang pensiun," katanya di kantor Wakil Presiden, Jumat (19/8).

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan menjelaskan kebijakan moratorium tidak bersifat kaku karena standar pelayanan harus tetap jalan. "Mana yang perlu dilambatkan lagi dan belum mau terima, itu sangat tergantung dari Kementerian masing-masing," katanya.

Makanya, seperti tenaga pendidik yakni guru dan dosen dikecualikan. Kemudian tenaga kesehatan yang berhubungan dengan pelayanan juga demikian halnya. "Ada juga pengecualian tenaga bertugas untuk penyelematan keamanan, keselamatan rakyat, dan sebagainya," jelasnya.

Sebagai gambarannya jumlah PNS tahun 2003 sekitar 3,7 juta, bertambah menjadi 4.708.330 sampai 13 Mei 2011. Untuk tenaga guru jumlahnya 1.712.531, tenaga dosen sebanyak 78.384, tenaga kesehatan 219.163, dan tenaga fungsional lainnya 151.555. Sementara itu, PNS dengan jabatan struktural (eselon I sampai V) sebanyak 208.222 dan jabatan fungsional umum (staf) sebanyak 2.338.475.

Mangindaan kembali menegaskan langkah moratorium ini tidak sebatas asal menghentikan penerimaan PNS. Tetapi lebih dalam rangka reformasi birokrasi menata kembali organisasi, kebutuhan pegawai di setiap kementerian/lembaga, pemerintah pusat maupun daerah.

Pasalnya kebijakan untuk menerima atau menghentikan PNS juga sangat erat hubungannya dengan formasi pensiun PNS. Sebut saja tahun ini, PNS yang mencapai usia pensiun sebanyak 107.418, tahun 2012 sebanyak 124.175, tahun 2013 sebanyak 123.167, dan tahun 2014: 133.734. "Pensiun ini memang cukup besar, kalaupun memang rekrutmen silakan. Makanya istilahnya right sizing," jelasnya.

Sebagai informasi, jumlah prosentase jumlah PNS Indonesia terhadap jumlah penduduk sebesar 1,98%. Sementara itu Malaysia 3,7%, Filipina 2,9%, Thailand 1,9%, Kamboja 1,2%, Laos 1,8%, Vietnam 2,1%, Brunei Darussalam 11,4%, dan Myanmar 0,7%. (kontan.co.id)

Moratorium PNS Mulai 1 September Hingga Desember 2012

2011-08-23T23:04:00.000-07:00

Pemerintah menjalankan moratorium atau penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kebijakan ini akan berjalan selama 16 bulan. Mulai dari 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012.

"Ini adalah salah satu langkah utama program reformasi birokrasi," kata Wakil Presiden, Boediono di kantor Wapres, Jumat (19/8). Kebijakan moratorium ini bakal tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sampai saat ini Tim Reformasi Birokrasi nasional (TRBN) masih terus menggodok ketentuan pelaksanaan moratorium ini. Targetnya dalam kurun waktu satu pekan ke depan SKB moratorium sudah bisa terbit.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan menjelaskan tujuan dari moratorium ini untuk menata jumlah pegawai negeri supaya tercapai ukuran yang tepat dan efisien. "Moratorium itu jangan dilihat penundaannya, tapi kita lihat penataan kembali, itu yang kita lihat sampai ke right sizing yang ujungnya adalah pelayanan publik," katanya.

Selama masa moratorium, pemerintah akan menata kembali berbagai regulasi mengenai kepegawaian. Disamping itu juga melakukan konsolidasi serta menata kembali distribusi pegawai negeri. Pemerintah juga melakukan penghitungan jumlah PNS berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Tujuannya, penghitungan kembali ini menghasilkan profil kebutuhan PNS yang tepat sehingga penataan birokrasi kita berikutnya bisa lebih efisien dan sesuai kebutuhan. (kontan.co.id)

Pemerintah Benahi Penerimaan PNS

2011-08-23T22:21:00.001-07:00

Pemerintah sudah berencana membenahi pegawai negeri sipil (PNS). Buktinya, pemerintah kini berancang-ancang menata kembali proses penerimaan PNS.

"Usaha untuk, menata kembali cara perencanaan rekrutmen pegawai negeri. Kami sedang melakukan analitis yang lebih tajam, alokasi dan realokasi," kata Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Rabu (3/8).

Alasan menata kembali penerimaan PNS ini karena jumlahnya sangat besar. Menurut Kuntoro, jumlah PNS saat ini mencapai 4,7 juta orang.

Bukan jumlahnya saja. Kuntoro mengatakan, penyebaran PNS pun tidak merata. Dia mengatakan, ada penumpukan PNS di salah satu daerah.

Untuk mengatasi masalah ini, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan merencanakan sebuah grand desain paling tidak sampai 2014.

Dengan adanya grand desain ini, dia berharap persoalan PNS tidak menjadi permasalahan ke depannya. "Harus ada strategi sampai 2014, per tahun berapa, bukan kebutuhan saja. Sampai wilayah berani, instansi mana, wilayah mana, itu saja," katanya.

Penataan PNS ini juga berkenaan dengan keuangan negara. Pasalnya, sebagian besar anggaran negara tergerus oleh jumlah PNS yang besar.

Rencananya penataan kembali PNS ini bakal tertuang dalam bentuk surat keputusan bersama (SKB) para menteri terkait. Untuk mempercepat proses penyusunan strategi ini, pemerintah pusat akan melibatkan secara aktif kepala daerah. "Kami undang gubernur jangan sampai di pusat saja, kembangkan di daerah sehingga satu dua bulan selesai sehingga kita punya konsep yang sama," katanya. (kontan.co.id)

Tahun Depan, Gaji PNS Naik 10%

2011-08-23T20:46:00.000-07:00

Kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, pemerintah memastikan menaikkan gaji PNS sebesar 10% tahun depan.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan sejumlah pertimbangan. "Itu ada hitungannya sendiri, sudah dipertimbangkan," katanya, Kamis (18/8). Cuma, dia tidak menjabarkan alasannya.

Pemerintah berharap kinerja PNS semakin membaik dengan adanya kenaikan gaji ini. Bila ada yang melanggar aturan, Mangindaan mengatakan ada sanksi tegas bagi PNS. "Apalagi UU sudah ada salah sedikit bisa kena sanksi makanya mereka hati-hati sekali," jelasnya.

Saat menyampaikan pidato RAPBN 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya dengan memberikan perhatian pada perbaikan kesejahteraan PNS, TNI, Polri dan pensiunan. Selain gaji, pemerintah juga akan mengucurkan gaji ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan. (kontan.co.id)

Anggaran Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Naik Rp 12,1 Triliun

2011-08-23T20:33:00.000-07:00

Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru pegawai negeri sipil (PNS) daerah. Oleh karena itu, anggaran tunjang profesi guru untuk tahun depan ditingkatkan menjadi Rp 12,1 triliun.

"Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp 30,6 triliun. Jumlah ini, naik sebesar Rp 12,1 triliun, atau lebih dari 65 % dari pagu APBN-P Tahun 2011," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat penyampaian RAPBN 2012 dan nota keuangannya, Selasa (16/8).

Langkah ini untuk memenuhi kebijakan perbaikan pendapatan guru PNS Daerah menjadi minimal Rp 2 juta per bulan. Tak hanya itu pemerintah juga tetap menyediakan anggaran untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah yang belum memperoleh Tunjangan Profesi Guru, yang keseluruhannya mencapai Rp 2,9 triliun.

"Dengan peningkatan kesejahteraan ini, diharapkan para guru dapat memberikan kontribusi peningkatan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan tanggung jawabnya," katanya.

Menurut SBY dana sebesar Rp 30,6 triliun itu diambil dari alokasi dana penyesuaian yang direncanakan mencapai Rp 58,4 triliun, atau mengalami peningkatan Rp 3,9 triliun dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp 54,5 triliun. Selain diperuntukkan untuk dana tunjangan profesi guru PNS Daerah, juga dialokasikan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Untuk tahun 2012, dana BOS rencananya mencapai Rp 23,6 triliun naik Rp 6,8 triliun atau 40,5% dari pagu APBN-P 2011. “Dana BOS itu kami tunjukkan untuk stimulus bagi daerah, dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan BOS Daerah,” tutur SBY.

Diakui olehnya, terjadi permasalahan yang menyertai pengalihan pelaksanaan Dana BOS ke daerah pada tahun 2010. SBY pun meminta permasalahan tersebut segera dituntaskan. "Saya tidak ingin, perolehan atas dana BOS bagi anak-anak yang berhak mendapatkannya, menjadi terlambat," tegasnya. (kontan.co.id)

Lowongan CPNS Arsip Nasional RI Tahun 2010

2010-11-04T19:29:00.000-07:00

Dalam Tahun Anggaran 2010, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) akan menyelenggarakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang terdiri dari Sarjana Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) yang akan ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ruang lingkup fungsi dan tugas ANRI, dengan ketentuan sebagai berikut:

Info selengkapnya klik di sini...

Lowongan CPNS DKI Jakarta

2010-11-04T19:04:00.000-07:00

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka kesempatan bagi warga untuk mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2010. Rencananya, Pemprov DKI akan menerima sebanyak 1.810 tenaga kerja baru sesuai dengan rincian yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Info selengkapnya download di sini...

Lowongan CPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010

2010-10-28T21:22:00.000-07:00

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 252/2010 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara no. 30/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, bersama ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, memberi kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS.

Download di sini...

Lowongan CPNS BNP2TKI Tahun 2010

2010-10-28T00:37:00.000-07:00

Dalam rangka mengisi formasi pegawai Tahun Anggaran 2010, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi pengadaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia.

Info selengkapnya klik di sini...

Lowongan CPNS Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010

2010-10-28T00:31:00.000-07:00

Kementerian Pemuda dan Olahraga membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia Pria dan Wanita menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi 2010, dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan formasi sebagai berikut:

Download di sini...

Lowongan CPNS Kementerian Agama Tahun 2010

2010-10-24T22:29:00.000-07:00

Kementerian Agama Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Selengkapnya klik di sini...

Lowongan CPNS Badan Pusat Statistik Tahun 2010

2010-10-21T18:43:00.000-07:00

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Anggaran 2010, BPS membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan BPS dengan ketentuan sebagai berikut:

Selengkapnya klik di sini...

Lowongan CPNS Badan Meteorologi dan Geofisika Tahun 2010

2010-10-21T18:00:00.000-07:00

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 290/M.PAN/2010 tanggal 11 Oktober 2010 BMKG pada Tahun Anggaran 2010 membuka kesempatan bagi putra putri terbaik Bangsa yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai BMKG melalui Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III.

Download selengkapnya di sini...

Lowongan CPNS Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010

2010-10-20T22:42:00.001-07:00

Dalam rangka mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2010, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. dengan ketentuan dan proses seleksi sebagai berikut:

Download di sini...

Lowongan CPNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2010

2010-10-19T17:40:00.000-07:00

Di bawah ini adalah informasi yang berkaitan dengan penerimaan pegawai BPPT. Anda bisa melihat informasi secara detil dengan 'klik' pada judul informasi.

Persyaratan Administrasi
Tahap Pelaksanaan
FAQ

Lowongan CPNS Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010

2010-10-17T23:03:00.000-07:00

Lembaga Adminstrasi Negara Membuka Kesempatan kepada Warga Negara Indonesia , pria dan Wanita untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan ketentuan sebagai berikut:

Info selengkapnya klik di sini...

Lowongan CPNS Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2010

2010-10-17T22:57:00.001-07:00

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 238 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010. Serta Keputusan Kapolri Nomor : Kep/435/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Polri Sumber Pelamar Umum T.A. 2010 serta Rencana Penempatannya. Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Polri Sumber Pelamar Umum T.A. 2010, dengan penjelasan sebagai berikut:

Download pengumuman dan lampiran.

Lowongan CPNS TNI AU Tahun 2010

2010-10-17T22:24:00.000-07:00

Dalam rangka mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil TA. 2010, sesuai Pengumuman Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor PENG/04/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pengadaan PNS Kemhan TA. 2010, Markas Besar Angkatan Udara membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Udara.

Download selengkapnya di sini...

Lowongan CPNS Kemenakertrans Tahun 2010

2010-10-17T22:17:00.000-07:00

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Kemenakertrans tahun 2010 untuk mengisi formasi jabatan fungsional umum (Penata Laporan Keuangan, Verifikator Keuangan, Pengadministrasi Umum, Penguji Kesehatan, dsb.) dan fungsional tertentu (Instruktur, Pengantar Kerja, Mediator, Pengawas Ketenagakerjaan, Penggerak Swadaya Masyarakat, Pranata Komputer, Statistisi, dsb.) yang akan ditempatkan pada kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.

Download pengumuman dan form pendaftaran.

Lowongan CPNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010

2010-10-15T19:47:00.002-07:00

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dengan visi : Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan Iingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut di atas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2010 sebagaimana terlampir.

Selengkapnya klik di sini...

Lowongan CPNS Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2010

2010-10-15T01:48:00.000-07:00

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Lembaga Negara yang mempunyai tugas pokok memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, pria dan wanita, berpendidikan Sarjana (S-1), Diploma III (D-III), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III dan II untuk ditempatkan pada Kantor Pusat/Kantor Perwakilan BPK RI di seluruh Indonesia dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

Selengkapnya klik di sini...

Lowongan CPNS Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010

2010-10-15T01:30:00.000-07:00

Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Diploma Empat, dan Diploma Tiga, baik pria maupun wanita, untuk mengikuti seleksi pengadaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang akan ditempatkan baik di Pusat maupun di Daerah.

Selengkapnya klik di sini...

Lowongan CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2010

2010-10-15T01:14:00.000-07:00

Kementerian Pertanian membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guna mengisi lowongan formasi Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2010 untuk ditempatkan pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian di seluruh Indonesia.

Info selengkapnya klik di sini...

Lowongan CPNS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2010

2010-10-12T23:39:00.000-07:00

Dalam rangka mengisi formasi pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan menerima Warga Negara Indonesia untuk mengisi lowongan :

Selengkapnya klik di sini...

Lowongan CPNS Departemen Pertanahan Tahun 2010

2010-10-12T22:26:00.000-07:00

Dalam rangka pengisian formasi Pegawai Negeri Sipil tahun 2010 yang lowong, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III Tahun Anggaran 2010 dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

Download di sini...

Lowongan CPNS Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2010Lowongan CPNS Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2010

2010-10-12T22:04:00.000-07:00

Dalam rangka mengisi lowongan formasi CPNS Tahun Anggaran 2010, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 232 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010, BNPB membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi CPNS di lingkungan BNPB, dengan ketentuan sebagai berikut:

Download di sini...

Lowongan CPNS Kementerian Pertahanan Tahun 2010

2010-10-12T21:30:00.000-07:00

Dalam rangka mengisi Formasi Pegawai Negeri Sipil TA. 2010, Kementerian Pertahanan membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia Pria dan Wanita untuk menjadi Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) Kemhan, dengan kualifikasi Pendidikan dan kebutuhan formasi sebagai berikut:

Download di sini...

Lowongan CPNS Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010

2010-10-11T21:25:00.000-07:00

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil bagi yang memenuhi persyaratan dan lulus Ujian Penyaringan yang diadakan oleh Panitia Seleksi Penerimaan CPNS.

Penempatan, kualifikasi pendidikan dan alokasi formasi bisa didownload di sini...

Lowongan CPNS Badan Intelijen Negara Tahun 2010

2010-10-11T20:54:00.000-07:00

Badan Intelijen Negara membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berminat untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) T.A 2010 dengan persyaratan sebagai berikut:

Download di sini...

Lowongan CPNS Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2010

2010-10-10T23:10:00.000-07:00

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 196/MPN/KP/2010. tanggal 5 oktober 2010, dan hasil rapat teknis kepegawaian tanggal 4 sampai dengan 6 Oktober 2010, serta surat edaran Sekretaris Jenderal Nomor : 71269/A4/KP/2010 tanggal 1 Oktober 2010, Politeknik Negeri Pontianak, akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 15 orang dengan rincian sebagai berikut :

Klik di sini...

Lowongan CPNS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2010-10-08T20:49:00.000-07:00

Dalam rangka mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 257 TAHUN 2010 tetang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2010 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi dan ketentuan sebagai berikut :

Download di sini...

Lowongan CPNS Universitas Pendidikan Indonesia

2010-10-08T20:40:00.000-07:00

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 196/MPN/KP/2010, tanggal 5 Oktober 2010 dan hasil rapat teknis kepegawaian tanggal 4 sampai dengan 6 Oktober 2010, Universitas Pendidikan Indonesia akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 42 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Klik di sini...

Lowongan CPNS Badan Standarisasi Nasional

2010-10-08T20:32:00.000-07:00

Badan Standarisasi Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), yang mempunyai tugas di bidang standarisasi pada Tahun 2010 memberi kesempatan kepada putera puteri terbaik bangsa untuk menjadi pegawai BSN melalu Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III dan II Tahun 2010 dengan persyaratan sebagai berikut :

Selengkapnya klik di sini...

Lowongan CPNS Universitas Indonesia Tahun 2010

2010-10-08T19:56:00.000-07:00

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 196/MPN/KP/2010 tanggal 5 Oktober 2010 dan hasil rapat teknis kepegawaian tanggal 4 sampai dengan 6 Oktober 2010, Universitas Indonesia akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 94 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Download di sini...

Lowongan CPNS Universitas Diponegoro Tahun 2010

2010-10-08T19:53:00.000-07:00

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 196/MPN/KP/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2010 di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Diponegoro akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 96 orang, Info lengkap silakan download di sini...

Lowongan CPNS Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010

2010-10-07T23:32:00.000-07:00

Diumumkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup membuka kesempatan bagi yang berminat menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengisi lowongan formasi Tahun Anggaran 20 10 , dengan ketentuan sebagai berikut :

Klik di sini aja...

Lowongan CPNS Kementerian Sosial Tahun 2010

2010-10-07T23:23:00.000-07:00

Kementerian Sosial RI membuka kesempatan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 321 formasi dengan persyaratan :

Warga Negara Republik Indonesia;
Tidak berkedudukan sebagai Calon/PNS/TNI/POLRI;
Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus Partai Politik;
Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
Tidak pernah diberhentikan “dengan hormat tidak atas permintaan sendiri” atau “tidak dengan hormat” sebagai Calon/PNS/TNI/POLRI;
Berusia Minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada 01 Desember 2010;
Siap dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai formasi; Sehat jasmani & rohani, dan bebas dari narkotika dan zat adiktif lain;
Berkelakuan baik, mentalitas dan moralitas baik, serta tidak melakukan perbuatan tercela.

Formasi terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dari tingkat D III, DIV, S1, dan S2.

Selengkapnya klik di sini...

Lowongan CPNS BKPM Tahun 2010

2010-10-07T01:41:00.000-07:00

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuka kesempatan kepada lulusan Pasca Sarjana (S2), Sarjana (S1) dan Diploma (D3) Warga Negara Indonesia pria dan wanita untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III dan Golongan II, dengan jurusan/kualifikasi sebagai berikut :

Klik di sini...

Lowongan CPNS Departemen Kesehatan Tahun 2010

2010-10-05T23:14:00.000-07:00

Kementerian Kesehatan RI membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia lulusan D-I/D-III/D-IV/S1/S2 untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan Tahun 2010 yang akan ditempatkan di Kantor Pusat dan seluruh Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia...

Selengkapnya klik di sini...

Lowongan CPNS Menkokesra tahun 2010

2010-10-05T20:52:00.000-07:00

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 213 Tahun 2010, tanggal 31 Agustus 2010, tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2010, dengan ini diumumkan bahwa dalam rangka mengisi lowongan formasi CPNS Tahun 2010, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat membuka kesempatan bagi yang berminat menjadi CPNS dengan ketentuan sebagai berikut:

Download di sini...

Lowongan CPNS Mahkamah Konstitusi Tahun 2010

2010-10-05T20:32:00.000-07:00

Bedasarkan Pengumuman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2182/KP.03.00/X/2010 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2010. Dengan ini Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada seluruh Warga Negara Republik Indonesia untuk menjadi Calon PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan sebagai berikut:

Download di sini...

Lowongan CPNS Kementerian Kehutanan Tahun 2010

2010-10-05T19:21:00.000-07:00

Kementerian Kehutanan membuka kesempatan kepada para lulusan Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diploma III, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) untuk diangkat menjadi calon tenaga fungsional serta tenaga teknis lainnya di lingkungan Kementerian Kehutanan dengan ketentuan sebagai berikut :

Download di sini...

Lowongan PNS Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2010

2010-10-05T19:13:00.000-07:00

Indonesia memanggil Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Info selengkapnya klik di sini...

Lowongan CPNS Mahkamah Agung Tahun 2010

2010-10-04T02:53:00.000-07:00

Mahkamah Agung RI membuka pendaftaran Calon Hakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2010. Data selengkapnya dapat di lihat di SINI...

Lowongan CPNS Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010

2010-10-04T02:46:00.000-07:00

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 234 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil BATAN Tahun Anggaran 2010, BATAN membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, dengan Kualifikasi Pendidikan, Jabatan, Rincian Tugas dan Lokasi Penempatan yang dapat dilihat di SINI...

Lowongan CPNS Badan Koordinasi Keluarga Berencana Tahun 2010

2010-10-04T02:38:00.000-07:00

BKKBN membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2010 untuk ditempatkan pada Kantor Pusat dan 32 (tiga puluh dua) Propinsi lainnya.

Pada pengadaan CPNS T.A. 2010 ini, BKKBN membuat situs web yang dikhususkan untuk pendaftaran CPNS secara Online yang merupakan alat yang digunakan untuk mengajukan lamaran. Pelamar dapat mengisikan seluruh data pada formulir yang telah disediakan.

Info selengkapnya klik di sini...

Belasan Guru Sukwan Tertipu Janji CPNS

2010-10-04T02:32:00.000-07:00

Sekitar 14 warga Kota Tasikmalaya diduga telah menjadi korban penipuan dengan iming-iming menjadi CPNS (calon pegawai negeri sipil). Si penipu mengaku memiliki kedekatan dengan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, H. Dede Sudrajat.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, H. Dede Sudrajat mengakui, adanya kasus yang sudah mencemarkan nama baiknya tersebut setelah adanya laporan dari seorang guru sukwan. ”Jumlah korban sekitar empat belas orang dan rata-rata adalah guru sukwan,” ucapnya.

Dede minta, agar warga Kota Tasikmalaya lebih waspada terhadap aksi-aksi penipuan semacam itu terkait penjaringan CPNS yang sangat merugikan warga. ”Mereka bisa mencatut nama siapa saja, termasuk wakil wali kota untuk memuluskan aksinya,” kata Dede, seraya mengingatkan, proses penjaringan CPNS ada ketentuannya dan diatur melalui perundang-udangan yang berlaku.

Menurut orang tua salah seorang korban yang berdomisili di wilayah Kecamatan Cibeureum, janji yang dilontarkan pelaku cukup meyakinkan. Oknum tersebut bukan dari kalangan PNS, melainkan dari orang biasa. Puncak aksi penipuan itu terjadi pekan lalu, ketika si pelaku memberitahu para korban agar berkumpul di suatu tempat, untuk dipertemukan dengan wakil wali kota. Akan tetapi, upaya itu hanya untuk meyakinkan korban, sebab nyatanya pertemuan itu gagal.

Lowongan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2010

2010-10-02T02:16:00.000-07:00

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 212 Tahun 2010 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2010, dengan ini Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial membuka kesempatan kepada seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, dengan kualifikasi dan ketentuan sebagai berikut:

klik di sini...

Lowongan CPNS Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010

2010-10-02T02:09:00.000-07:00

Dalam rangka mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2010, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor : 247 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, maka Badan Kepegawaian Negara membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

klik di sini...

Lowongan CPNS Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010

2010-10-02T02:01:00.000-07:00

Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia memberi kesempatan bagi Warga Negara Indonesia pria dan wanita untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Riset dan Teknologi Formasi Tahun Anggaran 2010 Tingkat DIII, Sarjana (S1), dan Magister (S2).

Informasi lengkapnya dapat diakses disini...

Lowongan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010

2010-10-02T01:53:00.000-07:00

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 237 Tahun 2010 Tanggal 20 September 2010 mendapat Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk pelamar umum yang akan ditempatkan/ditugaskan untuk mengisi kekosongan jabatan pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

klik di sini...

Lowongan CPNS Kementerian Perhubungan Tahun 2010

2010-10-02T01:48:00.000-07:00

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memberi kesempatan bagi Warga Negara Indonesia pria dan wanita untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perhubungan Formasi Tahun Anggaran 2010 Tingkat Sarjana (S1, S2, D.IV), Tingkat Diploma (D-III Kebawah)

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan dibagi menjadi:

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat Sarjana (D.IV, S1, S2)
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat D-III Kebawah Gabungan Unit Kerja Eselon I
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat D-III Kebawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat D-III Kebawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

selengkapnya klik di sini...

Lowongan CPNS Badan Narkotika Nasional Tahun 2010

2010-10-02T01:42:00.000-07:00

Badan Narkotika Nasional membuka pendaftaran Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2010 untuk mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil BNN yang akan ditempatkan di BNN seluruh Indonesia, dengan perincian sebagai berikut:

klik di sini...

Lowongan CPNS Kejaksaan Agung Tahun 2010

2010-10-02T01:32:00.000-07:00

Kejaksaan Republik Indonesia membuka pendaftaran Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2010 untuk mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI yang akan ditempatkan di Kejaksaan seluruh Indonesia sebanyak 1.583, dengan perincian sebagai berikut :

klik di sini...

Lowongan CPNS Bakorkamla Tahun 2010

2010-10-02T01:07:00.000-07:00

Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia memberi kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia Pria dan Wanita untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2010 untuk ditempatkan di MRCC (Maritime Rescue Coordinating Center), RCC (Rescue Coordinating Center) dan GS (Ground Station). Adapun klasifikasi pendidikan, jabatan, penempatan dan persyaratan lain serta mekanisme penerimaan CPNS download aja di sini...

Bappenas Buka Lowongan CPNS

2010-09-29T02:13:00.000-07:00

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil formasi tahun anggaran 2010.

Demikian pengumuman Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam situs resminya, Rabu (29/9/2010).

Kementerian PPN/Bappenas menyediakan 26 formasi untuk mengisi PNS di lingkungan kementerian tersebut.

Informasi lebih lengkap dapat dilihat di http://rekrutmen.bappenas.go.id.

Lowongan 100.000 PNS Dibuka Tahun Depan

2010-06-15T23:21:00.000-07:00

Panitia Kerja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Rancangan APBN-2011 yang beranggotakan Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah memutuskan untuk menambah jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 100.000 orang pada tahun depan.

"Penambahan pegawai baru pusat 100.000 orang sebagai antisipasi untuk mengganti sumber daya manusia (SDM) PNS yang memasuki usia pensiun," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI, Harry Azhar Aziz, dalam laporan panita kerja di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (15/6/2010).

Selain itu, dilaporkan pula mengenai rencana kenaikan gaji pokok PNS/TNI/Polri dan pensiunan sebesar 10 persen serta pemberian gaji ke-13 bagi PNS/TNI/Polri. "Kebijakan ini dimasukkan dalam kebijakan belanja pegawai," kata dia.

Cara memiliki gaji lebih dari 100 jt/bln tanpa korupsi,

dengan modal 190 ribu, seumur hidup dan bisa diwariskan !

www.carabebasfinansial.com

Selain itu, dalam Rancangan APBN-2011 nanti juga disediakan anggaran remunerasi untuk kementerian dan lembaga bagi yang siap melaksanakan reformasi birokrasi sesuai penilaian Tim Reformasi Birokrasi Pusat.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya menyetujui laporan Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2011. Panja beranggotakan 44 anggota Badan Anggaran DPR dan 11 wakil pemerintah dengan koordinator Harry Azhar Azis dan Olly Dondokambey.

Panitia DPR bertugas membahas kebijakan pemerintah pusat yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi non-energi, bantuan sosial, belanja lain-lain; serta belanja kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN 2011.

Pembahasan dimulai sejak 10 Juni 2010. Rencananya, laporan ini akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar besok.

CPNS Kementerian Keuangan Tahun 2010

2010-05-14T07:02:00.000-07:00

Dalam rangka mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan R.I. Tahun Anggaran 2010, Kementerian Keuangan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berijazah Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2) untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Keuangan R.I. yaitu :

Download di sini...

Cara memiliki gaji lebih dari 100 jt/bln tanpa korupsi,
dengan modal 190 ribu, seumur hidup dan bisa diwariskan !
www.carabebasfinansial.com

Dosen Politeknik Bengkalis

2010-05-14T06:39:00.000-07:00

Dalam rangka pengembangan Program Studi, Politeknik Bengkalis, sebagai salah satu Institusi Pendidikan Tinggi milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang saat ini dalam proses penegerian, memberikan kesempatan kepada lulusan terbaik dari Perguruan Tinggi cukup dikenal untuk menjadi dosen :

Cara memiliki gaji lebih dari 100 jt/bln tanpa korupsi,

dengan modal 190 ribu, seumur hidup dan bisa diwariskan !

www.carabebasfinansial.com

1. Prodi Administrasi Bisnis
2. Prodi Bahasa Inggris Bisnis
3. Prodi Teknologi Informasi

Persyaratan Umum:

Lulusan S1/ D4/ S2 dengan IPK minimal: 3,00 (S2 lebih diutamakan)
Umur maksimal 30 thn (S1) dan 34 thn (S2)
Menguasai Bahasa Inggris aktif sangat diutamakan
Memiliki jiwa mendidik
Bersedia kerja full time & berdomisili di Bengkalis

Persyaratan Khusus:

Adm. Bisnis/ Adm. Niaga/ Manajemen MICE/ Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (1)
Bahasa China/ Sastra China (1)
TESL/TEFL/TESOL/ Pendidikan Bhs. Inggris (2)
Manajemen dengan kemampuan bahasa Inggris aktif (2)
Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Teknologi Informasi/ Ilmu Komputer/ Manajemen Informatika (3)
Menguasai salah satu bidang Pemograman OOP(Java)+Animasi/ Networking (3)

Pendaftaran: 10 Mei s/d 10 Juni 2010
E-mail Curriculum Vitae, pas fhoto, ijazah & transkrip nilai Anda ke: polbeng@polbeng.ac.id

atau kirim lamaran kepada:
Direktur Politeknik Bengkalis
Jl. Bathin Alam, Sei Alam, Bengkalis, Riau

Penipuan PNS

2010-05-08T03:15:00.000-07:00

Sudah gagal menjadi pegawai negeri sipil, uang Rp 140 juta melayang. Itulah yang dialami Dinda Rudiyanto (32), warga Dusun Jaraktegal, Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Dinda pun lantas melaporkan Bambang Utomo (45), seorang PNS dari Dusun/Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben. Kasus ini masih ditangani ke Polres Jombang hinggaSabtu (8/5/2010) hari ini. Bambang Utomo awalnya menjanjikan Dinda diterima menjadi PNS, namun ternyata tak terbukti.

Cara memiliki gaji lebih dari 100 jt/bln tanpa korupsi,

dengan modal 190 ribu, seumur hidup dan bisa diwariskan !

www.carabebasfinansial.com

Padahal, Dinda sudah menyerahkan uang Rp 140 juta kepada Bambang sesuai persyaratan yang diminta. Pertemuan Dinda dan Bambang bermula dari perkenalan istri mereka, Oktober 2009 lalu.

Saat itu, istri Bambang bercerita bahwa suaminya mampu membantu siapa saja yang bersedia diterima menjadi PNS di Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Mendengar penuturan tersebut, istri Dinda pun tertarik karena kebetulan suaminya sangat berharap bisa menjadi PNS.

Beberapa hari kemudian, Dinda bersama istrinya bertemu dengan Bambang. Dalam pertemuan tersebut, Bambang kembali menyatakan mampu membantu Dinda agar bisa diterima menjadi PNS di lingkup Pemkab Mojokerto. (sumber : Kompas)

Kementerian Keuangan Buka Lowongan 1.722 CPNS

2010-04-15T22:32:00.000-07:00

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diperkirakan akan membuka peluang kerja bagi para lulusan sarjana Strata 1 (S-1) dan Strata 2 (S-2) pada tahun 2010 ini sekitar 1.722 calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Untuk mendapatkan peluang ini, dilaksanakan penyaringan yang terdiri dari empat tahapan, yakni tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, serta wawancara.

Demikian siaran pers Kepala Biro Humas Kemenkeu Harry Z Soeratin di Jakarta, Kamis (15/4/2010).

"Diperkirakan, kebutuhan pegawai baru Kementerian Keuangan tahun ini sebesar 1.722 orang. Di mana jumlah tersebut akan dibagi ke dalam 12 unit eselon I sesuai dengan kebutuhan tiap instansi. Walaupun berbasis keuangan, tampaknya Kementerian Keuangan tidak hanya memberikan kesempatan bagi sarjana lulusan jurusan ekonomi dan jurusan-jurusan terkait keuangan lainnya," katanya.

Dijelaskan, Kementerian Keuangan pun akan membuka peluang bagi sarjana lulusan dari jurusan desain komunikasi visual, ilmu sejarah, sastra Arab, sastra Jepang, sastra China, pendidikan bahasa Indonesia, hingga pendidikan Matematika.

Cara memiliki gaji lebih dari 100 jt/bln tanpa korupsi,
dengan modal 190 ribu, seumur hidup dan bisa diwariskan !
www.carabebasfinansial.com

Dikatakan, persyaratan yang diberikan pada penyaringan kali ini lebih kurang sama dengan persyaratan pendaftaran penyaringan CPNS Kementerian Keuangan pada tahun 2008.

Persyaratan tersebut terkait dengan usia, kualifikasi pendidikan, indeks prestasi kumulatif, kesehatan, dan kesediaan penempatan saat lulus nantinya. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran secara lengkap dan resmi akan diumumkan pada awal bulan Mei 2010. Pendaftaran penyaringan ini secara keseluruhan akan dilaksanakan secara online.

Namun, calon peserta diharapkan sudah mempersiapkan segala keperluan sejak dini khususnya yang terkait dengan kebutuhan administrasi, misal surat keterangan sehat, surat keterangan kelakuan baik, kartu kuning, dan legalisasi ijazah.

"Selain itu, tampaknya dalam pelaksanaan proses penerimaan nanti, grading penerimaan akan diperketat dari tahun-tahun sebelumnya, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan integritas dan kompetensi dasar. Khusus untuk tes kesehatan dan kebugaran akan disesuaikan dengan standar yang ada, maka setiap peserta harus berada dalam kondisi yang benar-benar sehat dan tidak dalam kondisi yang memberatkan, misal hamil," kata dia. (K)

Kominfo Bagikan Beasiswa S-2 ke Luar Negeri!

2010-03-19T20:35:00.000-07:00

Tahun ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo kembali membuka kesempatan beasiswa pendidikan S-2 di luar negeri. Batas waktu penyerahan berkas beasiswa ini hanya sampai 5 April 2010.

Beasiswa diperuntukkan hanya bagi pegawai negeri sipil di lingkungan lembaga pemerintah, karyawan atau karyawati di lembaga pendidikan dan industri teknologi informasi & komunikasi (TIK), serta masyarakat umum. Selain lulusan sarjana (S-1), pelamar harus memiliki IPK minimal 3,00 (dari skala 4) dan nilai institusional TOEFL (ITP) minimal 550 atau IELTS minimal 6,5 dan Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 550.

Pelamar juga harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di instansinya bekerja. Syarat lain yang diutamakan adalah pelamar harus memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun dan berusia maksimal 35 tahun serta belum memiliki gelar dan tidak sedang menerima beasiswa lain dan/atau sedang mengikuti program pendidikan S-2 lainnya.

Bagi yang tertarik mendapatkan beasiswa ini, informasi persyaratan dan formulir pendaftaran dapat diunduh situs ini.